Bupati Beserta OPD dan Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi Penegasan Batas Daerah

ANAMBAS (NR) – Bertempat di Aula Siantan Nur, Jl. Imam Bonjol Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), telah berlangsung kegiatan Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Penegasan Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat dalam rangka Peningkatan Dana Alokasi Umum Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas, Selasa (14/05/19).

Dalam sambutan nya, atas nama Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Haris menyampaikan bahwa pihaknya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehidiran Ibu Siti Metrianda dari Kemendagri ke Kabupaten Kepualauan Anambas dalam Meninjau serta menyampaikan mengenai Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan dengan kegiatan ini banyak hal yang dapat diambil terutama dibidang batas wilayah.

“Hasil dari Rapat Kordinasi ini dapat memberikan kita pemahaman mengenai pengelolaan Batas Wilayah yang di miliki oleh Kabupaten dan Pusat. Sehingga dengan Penetapan tersebut dapat kita jaga bersama sama batas wilayah kita serta mengembangkan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah,” Papar Haris.

Sementara, Siti Metrianda, Kasubdit Batas Daerah wilayah 1 Ditjen Bina Adwil Kemendagri sekaligus menyampaikan beberapa poin dan paparan dari hasil peninjauan antara lain.

Penetapan Batas Laut antar Kabupaten/Kota yang di pandang memiliki potensi ditinjau dari berbagai aspek di bidang pembangunan makro Daerah, Penetapan Legelitas Hukum Batas Daerah, pembangunan kesejahteraan masyarakat berdampak terhadap Dana Perimbangan Daerah. Yang dasar hukum nya pada Undang-undang No 23 Th. 2014 Kepres No. 6 tahun 2017.

Batas Laut untuk Bagi Hasil Berdasarkan Undang-undang No 23 Th. 2014 Kepres No. 6 Tahun 2017. yang Menjelaskan yakni pada Pasal 16 bahwa 1. Pada Ayat 6 Penentuan Daerah Kabupaten /Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 2. Pada Ayat 7 Dalam hal Batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang Berbatasan.

BACA JUGA  HARI INI, FERY CEPAT "ISTIQAMAH JAYA 2" PERDANA MELAYANI RUTE TAREMPA-PADANG MELANG !

Dijelaskan nya bahwa, pihaknya dalam mengukur batas laut tiap wilayah diukur dari garis pantai 12 mil dari garis pantai berdasarkan referensi dari 3 peta yakni Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lingkungan Laut Nasional (LPI), Lingkungan Laut Nasional (LLN) namun yang kita gunakan peta RBI dan telah di akui lembaga nasional.

Lebih jauh Siti Metrianda menjelaskan, Posisi pulau pulau kecil terluar yang setujui oleh pusat berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau pulau kecil terluar dan Perda No 3 Tahun 2018 yakni:
1) Pulau Mangkai di Kecamatan Jemaja.
2) Pulau Damar di Kecamatan Jemaja.
3) Tokong Malang Biru di Kecamatan Jemaja.
4) Pulau Tokong Berlayar di Kecamatan Palmatak.
5) Pulau Tokong Nanas di Kecamatan Palmatak.

Sasaran dari Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi terhadap penegasan Batas Daerah ini bertujuan untuk menyampaikan hasil peninjauan terhadap batas-batas wilayah yang berada di kabupaten kepulauan Anambas.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, SH., dan dihadiri oleh Sekretaris Saerah KKA Sahtiar, Siti Metrianda (Kasubdit Batas Daerah wilayah 1 Ditjen Bina Adwil Kemendagri), Effi Sjuhairi (Kadis Perikanan Pertanian dan Pangan Anambas), Ir. Catarina (Asisten II KKA), Usman (Disperindag KKA), Ardan (Camat Siantan), Sabni (Dishub & LH KKA), Mukhtar (Disdikpora KKA), Awaluddin (Camat Siantan Selatan), Abdul Kadir (Camat Siantan Timur), serta Para OPD Se Kabupaten Kepulauan Anambas. (Bambang)

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *