Paralegal Dan Advokat, Bak Ikan Dan Air

Depok,nuansarealita.com,-Rabu, 4 Juli 2018 Mahkamah Agung tegaskan Paralegal tak boleh tangani perkara di Pengadilan.

Aida Mardatillah selaku
Pemohon berharap agar pemerintah segera mencabut ketentuan yang dibatalkan MA tersebut.

Dikabulkan uji materi Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum akhirnya terjawab.

Sebab, Mahkamah Agung (MA) melansir putusan uji materi Permenkumham yang membatalkan ketentuan Paralegal yang boleh memberi bantuan hukum secara litigasi di pengadilan. Permenkumham ini sebelumnya dipersoalkan sejumlah 18 advokat yang diketuai oleh Bireven Aruan melalui uji materi di MA.

Dengan demikian, Paralegal yang sebelumnya dapat memberi bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi dengan adanya Permenkumham No. 1 Tahun 2018. Kini, paralegal tidak dapat memberi bantuan hukum secara litigasi (beracara di pengadilan).

Jadi, hanya advokatlah yang dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi.

“Menyatakan Pasal 11 dan 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, yakni UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” demikian bunyi amar putusan MA No. 22 P/HUM/2018.

Dalam putusannya, Majelis MA yang diketuai Irfan Fachruddin beranggotakan Yosran dan Is Sudaryono, memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian bantuan hukum. Selanjutnya, mencantumkan petikan putusan ini dalam berita negara.

Sebelumnya, tercatat sebagai pemohon dalam permohonan uji materi ini yakni Bireven Aruan, Johan Imanuel, Martha Dinata, Abdul Jabbar, Irwan Gustaf Lalegit, Ika Arini Batubara, Denny Supari, Liberto Julihatama, Steven Albert, Abdul Salam, Ade Anggraini, Arnol Sinaga, Asep Dedi, Indra Rusmi, Fista Sambuari, Alvin Maringan, Teuku Muttaqin, Endin.

Para pemohon beranggapan pembentukan Permenkumhan No. 1 Tahun 2018 tersebut cacat hukum karena perumusannya tidak berpedoman pada UU Advokat. Selain itu, Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 yang pada pokoknya mengatur paralegal dapat memberi bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi dirasa telah merugikan para advokat karena diduga dapat mengambil alih profesi advokat, sehingga seharusnya dibatalkan.

Karenanya paralegal yang telah selesai mengikuti pendidikan dan latihan yang tergabung dalam suatu organisasi bantuan hukum atau tidak bergabung dalam suatu organisasi bantuan hukum, sangat penting memiliki ADVOKAT Pembimbing apa bila tetap ingin eksis didunia Non Litigasi lebih-lebih didunia Litigasi.

Hubungan kerja paralegal dengan ADVOKAT, ibarat ikan dengan air, ikan sangat membutuhkan air dan tanpa air tidak bisa hidup, sedangkan air sama sekali tidak membutuhkan ikan.

Untuk itu paralegal harus dan wajib merawat hubungan baik dengan ADVOKAT meski sudah tergabung dalam suatu organisasi bantuan hukum atau tidak, karna tidak semua organisasi bantuan hukum memiliki ADVOKAT, lebih-lebih Advokat yang handal, berpengalaman dan profesional. (Red NR)

Spread the love
  • 22
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *