Surat Terbuka Untuk Wali Kota Bandung

Kepada Yth
Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

Perihal : Surat Terbuka

Salam Hormat

Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Provinsi Jawa Barat dengan ini sangat prihatin atas kondisi pemerintahan Kota Bandung dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini.

Bahwa sampai saat ini kami menulis surat ini Walikota Bandung Bapak Oded. M. Danial belum melantik sekda definitip Sdr. Beni Bachtiar padahal pengumuman sekda terpilih diumumkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Saat itu yakni Bpk. M Ridwan Kamil dan Oded M. Danial pada tanggal. 20 Juli 2018.

Pada Tgl. 20 September 2018 Kemendagri mengirimkan surat keputusan No. 821/7288/SJ ditandangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bpk. Tjahyo Kumolo yang isinya menetapkan Sdr. Beni Bactiar sebagai Sekda Kota Bandung Definitif.

Bahwa Walikota Bandung yang baru dilantik periode 2018 – 2023 sampai dengan saat ini bersikeras tidak melantik dan menetapkan Sdr. Beni Bachtiar sebagai Sekda Bandung Definitive sebagaimana dijelaskan dalam (1) Surat perintah Mendagri (2) Surat dari Dirjen Otda (3) Surat dari Gubernur Jabar (4) Komisi Aparatur Sipil Negara RI yang telah memerintahkan kepada Walikota Bandung untuk melantik Sekda Bandung serta tidak diperbolehka kembali untuk mengangkat kembali Plh, Plt serta PJ Sekda.

Atas hal tersebut kami dari LSM Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara danPengawas Anggaran Provinsi Jawa Barat yang aktip selalu mengkritisi segala kebijakan yang tidak taat aturan terhadap Penyelenggara Negara dengan ini kami berpandangan bahwa perilaku Walikota Bandung telah melakukan pembangkangan atas aturan dan tatanan yang berlaku didalam UU pemerintahan daerah.

Walikota telah berani menentang serta mengabaikan hirarki pemerintahan diatasnya.

Tentunya hal tersebut menjadi preseden buruk atas walikota bandung dimata masyarakat / Rakyat nya sehingga menimbulkan berbagai opini dan isu isu yang tidak baik sehingga masyarakat bertanya tanya serta mencurigai kenapa Walikota Bandung bersikeras mempertahankan serta memperpanjang terus jabatan Plh sekda bandung ? ada apakah dibalik semua ini.

Kami bertanya kenapa Walikota bandung bersikeras mempertahankan dan memilih Ema Sumarna sebagai plh sekda Bandung.

Sebegitu kuat kah jabatan seorang walikota bandung hingga berani melawan dan membangkang terhadap Mendagri dan Gubernur bila ini terjadi dan dibiarkan akan menjadi contoh yang tidak baik kedepannya dan akan ditiru oleh gubernur, walikota dan bupati seluruh indonesia, melihat kondisi ini besar harapan kami agar Bapak Menteri dan Gubernur Jabar dapat bertindak tegas.

Sebagaimana pernyataan terbuka dari Bapak Mendagri tgl. 27 Nobember 2018 di Pusennif bandung menyatakan bahwa beni bachtiar harus dilantik lebih dahulu bilamana tidak bagus kinerjanya dapat dievaluasi dan diusulkan penggantinya sesuai prosedur yang berlaku.

Akan tetapi pada tanggal 03 November 2018 walikota bandung lagi lagi memperpanjang masa Plh sekda kota bandung Bpk. Ema Sumarna, bagi kami ini memperlihatkan pembangkangan Walikota Bandung terhadap perintah Mendagri yang notabene adalah atasannya.

Pada prinsipnya semua warga negara sama kedudukannya dimata hukum dan pemerintah wajib melaksanakan dan menjalankan semua peraturan perundang undangan yang ada sebagaimana regulasi / aturan yang terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah
Peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan peraturan perundang undangan yang terkait

Bahwa polemik terkait sekda kota bandung telah menyita perhatian masyarakat dan pemerintah pusat hingga berdampak atas jalannya roda penyelenggaraan pemerintahan kota bandung hingga ditolaknya APBD – P sisa anggaran 2018 oleh Pemprov Jabar serta temuan BPK perwakilan Jabar atas piutang dari pajak PBB sebesar 800Milyar serta opini Wajar Dengan Pengeculian ( WDP ) 5 Tahun berturut yg disandang oleh kota bandung ini semua perlu dibenahi dengan segera.

Bahwa sesuai Pasal 61 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Kepala Daerah sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah sbb :
“Demi Alloh / Tuhan, Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya, memegang teguh Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan undang undang dan peraturannya dengan selurus lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”

Bahwa artinya setiap kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Daerah harus selalu berpegang teguh pada peraturan perundang undangan tidak menyalah gunakan wewenang / abuse of power serta mengedepankan fungsi hirarkisasi penyelenggaraan pemerintah dimana pembinaan pemerintah daerah dilakukan oleh menteri dalam negeri berdasarkan pasal 373 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Bahwa kementerian dalam negeri telah menyampaikan keputusan dengan Surat Keputusan menteri dalam negeri Nomor : 821/7285/SI tertanggal 20 September 2018 yang intinya meminta agar walikota bandung untuk tetap melantik sekda kota bandung definitive Beni Bachtiar.

Namun hingga sampai detik ini walikota bandung tidak menaati perintah mendagri dan amanat UU yang seharusnya dijalankannya sesuai sumpah dan janji yang diucapkannya, malah sebaliknya walikota bandung memperpanjang status Plh sekda kota bandung setiap 15 hari.

Hal tersebut diatas telah menimbulkan preseden buruk terkait penyelenggaraan pemerintahan hingga tidak menutup kemungkinan ada pembangkangan di daerah lain mengikuti pemerintahan kota bandung yang sekarang ini dipimpin oleh Bapak Oded M.Danial.

Bahwa sesuai pasal 234 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA bahwa proses pengangkatan kepala perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan proses seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama diinstansi daerah sebagaimana diatur dalam UU ASN.

Bahwa sesuai Pasal 235 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA, Kepala Daerah mengangkat dan/atau melantik Kepala Perangkat Daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 234 ayat 4 bahwa sesuai pasal 235 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, dalam hal Kepala Daerah menolak mengangkat dan/atau melantik kepala perangkat daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat dan/atau melantik kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar dapat dengan Tegas melaksanakan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, agar kedepan tidak timbul preseden buruk bagi daerah daerah lain melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh walikota bandung Bapak Oded M. Danial

Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Ketua
TTD
R. Yunanto Perwira Buwana

Tembusan :

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Kapolri
  3. Jaksa Agung RI
  4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI
  5. Ketua Ombusmand RI
  6. Komisi ASN RI
  7. Gubernur Jawa Barat
Spread the love
  • 18
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *